Akses terhadap pendidikan yang kian luas tidak serta-merta disertai dengan mutu pendidikan yang baik. Dari segi akses, menurut Indeks Pembangunan Manusia 2010, Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar negara yangmengalami kemajuan pesat selama 40 tahun dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ke-10 negara itu adalah Oman, China, Nepal, Indonesia, Arab Saudi, Laos, Tunisia, Korea Selatan, Aljazair, dan Maroko.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Sabtu (11/12/2010), mengingatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya menggunakan akses sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam data IPM, rata-rata lama bersekolah di Indonesia 5,7 tahun, sementara lama bersekolah yang diharapkan 12,7 tahun.
”Kalau dilihat lama sekolah tentu pendidikan Indonesia maju. Apalagi banyak daerah yang tidak lagi hanya mematok wajib belajar sembilan tahun, tetapi sudah 12-15 tahun, seperti di Pangkal Pinang,” kata Fasli.
Namun, jika dilihat dari mutu pendidikan, Indonesia kalah jauh dibandingkan negara lain. Jika indikator mutu ikut dihitung dalam IPM, menurut Fasli, hasilnya akan variatif karena tak ada satu patokan yang pasti. Apalagi mengingat kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Country Director Beate Trankmann mengakui, data IPM tidak bisa spesifik melihat setiap indikator hingga dapat diketahui adanya kesenjangan pada akses atau mutu pendidikan dan kesehatan setiap daerah. Yang terpenting, menurut dia, adalah bagaimana mengolah data IPM agar bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
”Tantangannya, bagaimana membawa semua daerah pada tingkatan yang sama. Sama seperti pendekatan kita pada Tujuan Pembangunan Milenium,” ujarnya.
Meski hanya melihat rata-rata nasional, penulis laporan IPM, Jeni Klugman, mengingatkan, pada IPM kali ada penemuan penting bahwa beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi ternyata tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Afganistan, Banglades, India, Iran, Nepal, dan Pakistan.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Sabtu (11/12/2010), mengingatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya menggunakan akses sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam data IPM, rata-rata lama bersekolah di Indonesia 5,7 tahun, sementara lama bersekolah yang diharapkan 12,7 tahun.
”Kalau dilihat lama sekolah tentu pendidikan Indonesia maju. Apalagi banyak daerah yang tidak lagi hanya mematok wajib belajar sembilan tahun, tetapi sudah 12-15 tahun, seperti di Pangkal Pinang,” kata Fasli.
Namun, jika dilihat dari mutu pendidikan, Indonesia kalah jauh dibandingkan negara lain. Jika indikator mutu ikut dihitung dalam IPM, menurut Fasli, hasilnya akan variatif karena tak ada satu patokan yang pasti. Apalagi mengingat kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Country Director Beate Trankmann mengakui, data IPM tidak bisa spesifik melihat setiap indikator hingga dapat diketahui adanya kesenjangan pada akses atau mutu pendidikan dan kesehatan setiap daerah. Yang terpenting, menurut dia, adalah bagaimana mengolah data IPM agar bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
”Tantangannya, bagaimana membawa semua daerah pada tingkatan yang sama. Sama seperti pendekatan kita pada Tujuan Pembangunan Milenium,” ujarnya.
Meski hanya melihat rata-rata nasional, penulis laporan IPM, Jeni Klugman, mengingatkan, pada IPM kali ada penemuan penting bahwa beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi ternyata tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Afganistan, Banglades, India, Iran, Nepal, dan Pakistan.
Update via Email
Artikel Terkait:
